PENGERTIAN DAN TUJUAN KODE ETIK

 

 

 

1. Pengertian Etik dan Kode Etik

            Kamus besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, mendefinisikan etik sebagai (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat sedangkan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Jadi, kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip – prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok masyarakat yang ditetapkan bersama. Kode etik suatu masyarakat merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap kita yang menjalankan kehidupan masyarakat tersebut.

 

2. Dilema Etika dan Solusinya

            Dalam hidup bermasyarakat perilaku etis sangat penting, karena interaksi antar di dalam masyarakat itu sendiri sangat dipengaruhi oleh nilai – nilai etika. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa kesadaran semua anggota masyarakat untuk berperilaku secara etis dapat membangun suatu ikatan dan keharmonisan bermasyarakat. Namun demikian, kita tidak bisa mengharapkan bahwa semua orang akan berperilaku secara etis. Terdapat dua factor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yakni:

a. standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya, seseorang menemukan dompet berisi uang di Bandar udara. Dia mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di tempat terbuka. Pada kesempatan berikutnya, pada saat bertemu dengan keluarga dan teman – temannya, yang bersangkutan dengan bangga bercerita bahwa dia telah menemukan dompet dan mengambil isinya.

b. orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Misalnya, seperti contoh di atas, seseorang menemukan dompet berisi uang di bandara. Dia mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di tempat tersembunyi dan merahasiakan kejadian tersebut.

 

Dorongan orang untuk berbuat tidak etis mungkin diperkuat oleh rasionalisasi yang dikembangkan sendiri oleh yang bersangkutan berdasarkan pengamatan dan pengetahuannya. Rasionalisasi tersebut mencakup tiga hal sebagai berikut:

a. setiap orang juga melakukan hal tidak etis yang sama. Misalnya, orang mungkin beragumen bahwa tindakan memalsukan barang yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembelinya bukan perbuatan yang tidak etis karena yang bersangkutan berpendapat bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama.

b. jika suatu perbuatan tidak melanggar hokum berarti perbuatan tersebut tidak melanggar etika. Argument tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hokum yang sempurna harus sepenuhnya dilandaskan pada etika. Misalnya, seseorang yang menemukan barang hilang tidak wajib mengembalikannya kecuali jika pemiliknya dapat membuktikan bahwa barang yang ditemukannya tersebut benar – benar milik orang yang kehilangan tersebut.

c. kemungkinan bahwa tindakan tidak etisnya akan diketahui orang lain serta sanksi yang harus ditanggung jika perbuatan tidak etis tersebut diketahui orang lain tidak signifikan. Misalnya penjual yang secara tidak sengaja terlalu besar menulis harga barang mungkin tidak akan dengan kesadaran mengoreksinya jika jumlah tersebut sudah dibayar oleh pembelinya. Dia mungkin akan memutuskan untu lebih baik menunggu pembeli protes untuk mengoreksinya, sedangkan jika pembeli tidak menyadari dan tidak protes maka penjual tidak perlu memberitahu.

 

Kenyataan ini menimbulkan dilemma etika, pertanyaan tentang bagaimana seseorang seharusnya menyikapi suatu keadaan untuk menetapkan apakah suatu tindakan merupakan perbuatan etis atau tidak etis. Pada tahun 1930-an, organisasi pengusaha Rotary International, mengembangkan kode etik untuk kalangannya. Dalam menetapkan apakah suatu tindakan digolongkan etis atau tidak etis, organisasi tersebut menggunakan empat pertanyaa, biasa dikenaldengan the Four-Way Test, yakni:

1. apakah tindakan tersebut benar?

2. apakah tindakan tersebut adil untuk semua pihak?

3. apakah tindakan tersebut dapat membangun kesan yang baik dan pertemanan yang baik?

4. apakah tindakan tersebut menguntungkan semua pihak?

Oleh karena itu, tindakan etis harus disertai dengan tindakan yang beragama agar dapat selaras dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Berikut adalah beberapa cerita tentang etika yang biasa terjadi di Indonesia:

 

1. Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan, bahkan kesehatan merupakan sesuatu yang cukup mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang, namun kesehatan dapat dijaga dan dipelihara oleh setiap yang menghargai akan kesehatan setiap orang. Bahkan bagi masyarakat kalangan bawah kesehatan bukanlah hal yang utama dalam kehidupan mereka, untuk mencukupi kebutuhan makan sehari – hari saja untuk mereka merupakan suatu hal yang sangat sulit diperoleh. Tapi meskipun begitu, bukan berarti kesehatan tidak diperuntukkan bagi mereka yang kurang mampu, kesehatan adalah hak untuk semua orang. Contoh, beberapa bulan lalu, teman dekat dari ibu saya menderita pendarahan saat melahirkan, dan karena keterbatasan alat kendaraan transportasi, maka ibu dan ayah saya hendak mengantarkan teman ibu saya tersebut ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi sesampainya di rumah sakit, pihak rumah sakit enggan memberikan pertolongan dikarenakan teman ibu saya tersebut tidak memiliki cukup biaya, dan ibu saya pun turut membantu soal biaya tersebut meskipun kurang dari yang sudah ditetapkan, wajar karena dalam keadaan terdesak jadi hanya sepintas pikiran yang dipikirkan. Akan tetapi, dimana etika kedokteran yang tidak mau melayani setiap pasien yang membutuhkan pertolongan. Kami sebagai masyarakat pun tahu akan kewajibannya akan tetapi, harus disesuaikan dengan setiap kondisi yang ada. Seperti memberikan jaminan yang dapat dinilai dengan uang harus dapat ditolerir. Oleh karena kejadian tersebut, pada akhirnya teman ibu saya pun pulang ke rumah Bapa di Sorga dikarenakan keterlambatan penanganan dan kurang baiknya pelayanan yang diberikan.

 

2. mengenai masalah kependudukan di Indonesia belum memiliki sistem yang efektif, karena setiap orang memiliki no penduduk dengan no surat ijin mengemudi, dan no paspor dan juga nomor – nomor lainnya yang tidak sama. Jika di Indonesia memiliki sistem tersebut bahwa setiap memiliki satu nomor yang sama, maka sistem kependudukan di Indonesia mungkin lebih efektif dan lebih terkendali. Mengapa hal demikian terjadi, karena ini semua merupakan hal kepentingan organisasi, contoh, setiap orang dapat memiliki KTP lebih dari satu untuk di beberapa tempat, dan contoh lain, jika setiap pengemudi ingin membuat SIM, dapat mengikuti jalur belakang, bahkan pula dalam pembuatan paspor palsu, akte kelahiran palsu, ijazah palsu. Semua dikarenakan satu hal, yaitu kepentingan diri sendiri dalam setiap organisasi masyarakat.

 

3. dalam hal bisnis, saat ini sedang marak – maraknya pencurian pulsa, pencurian pulsa dilakukan oleh pihak – pihal yang sudah memiliki lebel atau terdaftar sebagai provider bukan lagi suatu kejahatan individu. Contoh lain etika dalam bisnis yaitu, suatu perusahaan melakukan berbagai hal berbagai macam cara agar produk yang ditawarkan bisa menguasai pangsa pasar meskipun hal dilakukan merugikan orang atau bahkan perushaan lain yang dapat menyebabkan perusahaan itu bangkrut. Yang sangat disayangkannya, jika suatu perusahaan itu bangkrut, maka anak perusahan tersebut itupun ikut mengalami hal sama, karena perusahaan induk menyuplai keuangannya kepada perusahan anak, bahkan perusahaan anak pun menyuplai jasanya kepada perusahaan – perusahaan yang lain sehingga dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tidak dapat terpecahkan.

 

 

Tidak cukup  contoh tersebut maka saya akan memberikan salah satu contoh etika dalam profesi akuntansi yang dapat memberikan pengetahuan setiap kita, semoga bermanfaat.

 

Enron adalah perusahaan yang sangat bagus. Sebagai salah satu perusahaan yang menikmati booming industri energi di tahun 1990an, Enron sukses menyuplai energi ke pangsa pasar yang begitu besar dan memiliki jaringan yang luar biasa luas. Enron bahkan berhasil menyinergikan jalur transmisi energinya untuk jalur teknologi informasi. Kalau dilihat dari siklus bisnisnya, Enron memiliki profitabilitas yang cukup menggiurkan. Seiring booming industri energi, Enron memosisikan dirinya sebagai energy merchants: membeli natural gas dengan harga murah, kemudian dikonversi dalam energi listrik, lalu dijual dengan mengambil profit yang lumayan dari markup sale of power atau biasa disebut “spark spread“.

 

Pada beberapa tahun yang lalu beberapa perusahaan seperti Enron dan Worldcom yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan dan Enron perusahaan energi terbesar di AS yang jatuh bangkrut itu meninggalkan hutang hampir sebesar US $ 31.2 milyar, karena salah strategi dan memanipulasi akuntansi yang melibatkan profesi Akuntan Publik yaitu Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen. Arthur Andersen, merupakan kantor akuntan public yang disebut sebagai “The big five” yaitu (pricewaterhouse coopers, deloitte & touché, KPMC, Ernest & Young dan Anderson) yang melakukan Audit terhadap laporan keuangan Enron Corp. Laporan keuangan maupun akunting perusahaan yang diaudit oleh perusahaan akunting ternama di dunia, Arthur Andersen, ternyata penuh dengan kecurangan (fraudulent) dan penyamaran data serta syarat dengan pelanggaran etika profesi.

 

Akibat gagalnya Akuntan Publik Arthur Andersen menemukan kecurangan yang dilakukan oleh Enron maka memberikan reaksi keras dari masyarakat (investor) sehingga berpengaruh terhadap harga saham Enron di pasar modal. Kasus Enron ini menyebabkan indeks pasar modal Amerika jatuh sampai 25 %.

 

Perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, Arthur andersen, tidak berhasil melaporkan penyimpangan yang terjadi dalam tubuh Enron. Di samping sebagai eksternal auditor, Arthur andersen juga bertugas sebagai konsultan manajemen Enron. Besarnya jumlah consulting fees yang diterima Arthur Andersen menyebabkan KAP tersebut bersedia kompromi terhadap temuan auditnya dengan klien mereka.

 

KAP Arthur Andersen memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Selain itu, jika Arthur Andersen sedang memenuhi panggilan pengadilan berkaitan dengan perjanjian audit tertentu, tidak boleh ada dokumen yang dimusnahkan. Namun Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan, sampai dengan munculnya panggilan pengadilan.

 

Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Akibatnya, banyak klien Andersen yang memutuskan hubungan dan Arthur Andersen pun ditutup. Penyebab kecurangan tersebut diantaranya dilatarbelakangi oleh sikap tidak etis, tidak jujur, karakter moral yang rendah, dominasi kepercayaan, dan lemahnya pengendalian.

 

Faktor tersebut adalah merupakan perilaku tidak etis yang sangat bertentangan dengan good corporate governance philosofy yang membahayakan terhadap business going cocern. Begitu pula praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak.Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya (social impact).

 

Milyaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaaan di bursa efek. Jika dilihat dari Agency Theory, Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stock holder atau principal untuk memberikan suatu fairrness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agent dalam mengemban amanah dari principal. Pihak agent dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya (self interest oriented) dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat.

 

Pada tanggal 25 Juni 2002, datang berita yang mengejutkan bahwa perusahaan raksasa, WorldCom juga mengalami masalah keuangan. Kemajuan dari kagagalan membuat dua pembuat undang-undang AS, Michael Oxley dan Paul Sarbanes, menggabungkan usaha mereka dan mengemukakan perundang-undangan perubahan tata kelola yang lebih dikenal sebagai Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX 2002).

 

Skandal keuangan yang terjadi dalam Enron dan Worldcom yang melibatkan KAP yang termasuk dalam “the big five” mendapatkan respon dari Kongres Amerika Serikat, salah satunya dengan diterbitkannya undang-undang (Sarbanex-Oxley Act) yang diprakarsai oleh senator Paul Sarbanes (Maryland) dan wakil rakyat Michael Oxley (Ohio) yang telah ditandatangani oleh presiden George W. Bush.

 

Untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang di-audit. Berikut ini adalah sejumlah jasa non-audit yang dilarang:

•          Pembukuan dan jasa lain yang berkaitan.

•          Desain dan implementasi sistem informasi keuangan.

•          Jasa appraisal dan valuation

•          Opini fairness

•          Fungsi-fungsi berkaitan dengan jasa manajemen

•          Broker, dealer, dan penasihat investasi

 

Salah satu hal yang ditekankan pasca Skandal Enron atau pasca Sarbanes Oxley Act ini adalah perlunya Etika Professi. Selama ini bukan berarti etika professi tidak penting bahkan sejak awal professi akuntan sudah memiliki dan terus menerus memperbaiki Kode Etik Professinya baik di USA maupun di Indonesia.

 

Etika adalah aturan tentang baik dan buruk. Kode etik mengatur anggotanya dan menjelaskan hal apa yang baik dan tidak baik dan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota professi baik dalam berhubungan dengan kolega, langganan, masyarakat dan pegawai. Kenyataannya konsep etika yang selama ini dijadikan penopang untuk menegakkan praktik yang sehat yang bebas dari kecurangan tampaknya tidak cukup kuat menghadapi sifat sifat “selfish dan egois”, kerakusan ekonomi yang dimiliki setiap pelaku pasar modal, dan manajemen yang bermoral rendah yang hanya ingin mementingkan keuntungan ekonomis pribadinya.

 

Walaupun semakin banyak aturan yang dikeluarkan oleh Standard Setting Body sepertiFASB (Financial Accounting Standard Board) atau Regulator pemerintah seperti SEC (Security Exhange Commission) namun kecurangan selalu dapat ditutupi dan dicari celah sehingga sampai pada puncaknya dimana kecurangan itu terungkap dan menyebabkan kerugian semua pihak terutama investor dan berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada professi akuntan dan sistem pasar modal.

 

Dari kisah ini dapat kita tarik pelajaran bahwa memang dalam system sekuler dimana moral dinomor duakan maka akan besar peluang munculnya godaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Di Amerika dengan keluarnya UU Sarbanes Oxley (SOA) itu ternyata dapat mengerem semakin terpuruknya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

 

Di Indonesia, suap merupakan budaya yang telah turun temurun, namun kondisi terparah dialami sejak zaman orde baru. Dengan dibukanya peluang investasi bagi pemodal asing dan dalam negeri, menyebabkan suburnya lahan suap dan korupsi mulai dari pemberian isin, pemberian proteksi berupa pembebasan bea masuk, penetapan saat mualai berproduksi komersial, pemberian tax holiday, penetapan pajak, bahkan saat audit suatu perusahaan oleh seorang auditor.

 

Dengan adanya penyimpangan yang dilakukan baik oleh individu maupun oleh organisasi menuntut perlunya ditingkatkan penerapan etika dalam bermasyarakat. Praktek dan budaya kerja organisasi juga mempunyai kontribusi terhadap perilaku etika. Jika pimpinan utama suatu organisasi bersikap etis dan pelanggaran etika diatasi secara langsung dan benar, maka setiap orang dalam organisasi akan memahami bahwa organisasi mengharapkan mereka untuk bersikap etis, membuat keputusan yang etis dan melakukan hal yang benar.

 

Referensi:

http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/filenya/namafile/298/KESA_Terampil.pdf

http://www.ruqayahimwanah.com/berita-119-etika-profesi-akuntan-publik.html